Aturan Tegas Untuk Tanah Timbul

Salah satu lokasi tanah timbul di Kota Cirebon dampak dari pembuangan sampah warga sekitar.

KEJAKSAN – Persoalan tanah timbul yang banyak dikuasai secara pribadi maupun diperjualbelikan oleh oknum masyarakat, diperlukan ketegasan aturan yang berlandaskan hukum dari Pemerintah.

Kepala Seksi Kependudukan dan Agraria Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Cirebon, Ir. Karman, hari Minggu (26/04) kemarin, mengungkapkan, berdasarkan Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (NPN) Nomor 410-1293 tahun 1996 tentang penertiban status tanah timbul dan tanah reklamasi, menyebutkan bahwasanya tanah timbul langsung dikuasai negara. Karena itulah, perlu ada Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar tanah timbul dapat dimafaatkan Negara. “Ini penting sebagai landasan hukum pemerintah,” tegasnya.

Selanjutnya, dalam Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang tanah timbul itu, disebutkan bahwasanya tanah timbul seperti delta, tanah pantai, tepi danau, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul, dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung Negara. Untuk tanah timbul di Kota Cirebon sendiri, terbentang mulai dari sungai Kalijaga hingga sungai Kedung Pane Tangkil. “Tanah timbul memang milik Negara. Dapat diserap Pemkot Cirebon untuk pemanfaatn pembangunan,” terangnya.

Karman menambahkan, bagi Pemkot Cirebon sendiri, rujukan pemanfaatn tanah timbul disesuaikan dengan Perda RDTR nanti. Hingga saat ini, Perda yang sangat penting itu belum kunjung selesai. Pasalnya, dalam RDTR tercantum zona peruntukkan. Secara aturan, batas tanah timbul 100 meter dari pasang surut air laut. Namun demikian, saat ini tidak sampai batas tersebut banyak tanah timbul muncul dekat dengan laut dan dibangun menjadi bangunan permanen oleh oknum masyarakat.

Sumber : radarcirebon.com

Baca juga :

3743 Total Views    4 Views Today

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below