KEJAKSAN – Inspektorat Kota Cirebon masih menunggu Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), terkait penelitian Ijazah Palsu di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kota Cirebon.
“Kalau Surat Edaran itu belum kami terima, tapi itu kan berarti harus disampaikan dulu ke Walikota, baru disampaikan ke Inspektorat,” ujar Sekretaris Inspektorat Kota Cirebon, H. Gatot Subroto, SE., MM., akhir pekan kemarin.
Kemudian, setelah nantinya mendapatkan Surat Edaran tersebut, pihaknya akan membahas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian ijazah palsu tersebut. Karena itulah, hal ini pun harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Cirebon. Menurutnya, meski saat ini isu ijazah palsu tengah berhembus kencang, namun pihaknya sendiri tidak begitu saja langsung bisa memeriksa. Pasalnya, pemeriksaan tersebut harus memiliki dasar hukum, karena selama ini dalam Program Kerja Tahunan Inspektorat tidak tercantum agenda pemeriksaan ijazah. “Kalaupun diperiksa bisa saja, asalkan ada indikasi dan laporan dari masyarakat. Kalau tidak ada itu, kita tidak bisa bergerak,” tegasnya.
Selanjutnya, jika terdapat instruksi dari Menpan-RB terkait pemeriksaan ijazah palsu di kalangan PNS, maka pihaknya siap mengikuti instruksi tersebut. Terlebih, instruksi itu sifatnya menyeluruh. Hal tersebut bisa dilakukan dengan koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat. “Artinya kita tidak bisa langsung turun tangan kalau tidak ada pedomannya, atau pun tidak ada indikasi atau laporan ke kita,” terangnya.
Gatot menambahkan, sejauh ini di Kota Cirebon sendiri belum ada laporan mengenai adanya ijazah palsu di kalangan PNS. Pemeriksaan ijazah palsu di kalangan PNS berarti harus meneliti ulang kembali ijazah para Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian pihaknya berharap, pemeriksaan ijazah ini juga harus pula diikuti para wakil rakyat yang ada di legistlatif.
Sumber : radarcirebon.com
Baca juga :