Pelesiran dan Kendaraan Dinas Dipangkas 90%

mobdin

mobdinKEJAKSAN - Anggaran pelesiran atau lazim disebut Studi Banding dan kendaraan dinas di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, akan menjadi dua pos pengeluaran yang terkena imbas efisiensi penggunaan anggaran. Berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN tahun 2015 membuat Pemkot Cirebon harus bisa mengefisiensikan belanja pegawai.

Kabid Anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cirebon, Iing Daiman, hari Rabu (05/11) kemarin mengemukakan, terdapat beberapa upaya untuk menyikapi DAU turun itu. Pertama, mengefisiensikan belanja. Sementara yang sudah pihaknya lakukan diantaranya adalah untuk anggaran belanja Tour and Travel dalam rangka kunjungan Studi Banding, itu sudah dikurangi hampir 90 persen, dan juga belanja kendaraan dinas yang sudah dialokasikan. Contoh ada dinas yang mengalokasikan dua mobil, maka tahun depan itu hanya bisa membeli satu terlebih dahulu. Selanjutnya, anggaran belanja studi banding dan juga kendaraan dinas bukan berarti dinolkan sama sekali. “Karena prinsip-prinsip anggaran itu money of function. Uang itu digunakan untuk fungsinya. Ketika anggaran itu butuh untuk membiayai misalnya item A, B atau C, tentu tidak bisa itu dinolkan. Karena program itu pasti jalan atas dukungan anggaran yang ada,” jelasnya.

Kemudian, dirinya juga menerangkan akan ada program-program yang terkena imbas atas efesiensi belanja itu. Pihaknya saat ini mendata program-program yang bisa ditunda pelaksaannya nanti di anggaran perubahan. “Contoh sederhana, pembuatan embung kita anggarkan Rp4 miliar. Itu nanti kita anggarkan Rp2 miliar dulu. Kekurangannya nanti di perubahan,” lanjutnya. Selain itu juga, penyedian lahan untuk kantong-kantong PKL yang merupakan kebijakan wali kota. “Itu juga sudah disiapkan dari Rp2 miliar itu, diplot Rp1 miliar dulu,” tuturnya. Terkait dengan belanja pegawai, lanjut Iing, memang DAU peruntukan utamanya buat belanja pegawai terlebih dahulu. “PNS kan harus digaji dan tunjangan juga harus diberikan. Aturan DAU itu diprioritaskan untuk belanja pegawai dulu. Karena dalam aturannya begitu, sekali pun dalam APBD belum ditetapkan untuk belanja, tunjangan dan gaji PNS harus tetap dibayarkan,” bebernya lagi.

Iing menambahkan, terkait adanya pernyataan akan ada kenaikan gaji PNS, sebagai penjelasannya adalah dikarenakan posisi APBN yang disampaikan Presiden bahwa tahun 2015 mendatang ada kenaikan 6 persen untuk gaji PNS. “Jadi mau tidak mau, kita harus merencanakan itu, karena itu amanat APBN. Makanya walaupun DAU turun, dalam RAPBD kita siapkan agar sinkron dengan kebijakan pusat,” pungkasnya.

Sumber : radarcirebon.com

2918 Total Views    8 Views Today

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below