KESAMBI – Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang masih dipakai hingga saat ini, merupakan produk tahun 2011. Sepanjang kurun waktu tersebut hingga saat ini memasuki tahun 2015, perubahan data miskin terus-menerus mengalami dinamisasi. Rencananya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon akan melakukan PPLS pada tahun ini, hanya saja masih menunggu instruksi kepastiannya dari Pemerintah Pusat.
Kepala BPS Kota Cirebon, Imron Budiarto, hari Minggu (29/03) kemarin, menjelaskan, pelaksanaan PPLS masih dalam proses perencanaan lapangan. Pasalnya, dalam perjalanan waktu terdapat beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang metodelogi pendataan dan hal terkait lainnya. Secara ideal dan berdasarkan aturan, pembaharuan data warga miskin khususnya, dilakukan tiga tahun sekali. Jika terakhir dilakukan tahun 2011, semestinya tahun 2014 sudah ada pembaharuan. “Sekarang sudah masuk tahun 2015, sebenarnya terlambat. Tapi, kapan pun instruksi diberikan, BPS Kota Cirebon siap melaksanakan PPLS,” ujarnya.
Selanjutnya, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, terjadi beberapa kali perubahan rencana dari Pemerintah Pusat. Padahal, sebelumnya semua sudah dipersiapkan untuk turun ke lapangan melakukan pendataan. Hingga saat ini, belum ada kepastian waktu pelaksanaan. Karena itulah, BPS Kota Cirebon lebih memilih waktu itu tiba. “Bisa Jadi ada perubahan kebijakan lagi. Itu urusan pusat, daerah hanya melaksanakan,” terangnya.
Imron menambahkan, secara umum data PPLS tahun 2015 dilakukan sebagai respon perubahan. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan pembaharuan data terpadu. Selanjutnya data akan disimpan untuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Jika Pemerintah Daerah misalnya ingin meminta data dan gambaran kemiskinan di wilayah Kota Cirebon, maka pihaknya mempersilakan untuk mengajukan langsung ke TNP2K. “Kita hanya melakukan pendataan. BPS sendiri tidak ada kewenangan memberikan data,” pungkasnya.
Sumber : radarcirebon.com
Baca juga :
- Tarif Angkutan Umum Cirebon Tidak Naik
- DPRD Setuju Jalan Kartini Satu Arah
- Jalan Kartini Satu Arah, Trayek Angkot Perlu Dikaji
- Harus Ada Gerakan Kota Cirebon Bersih
- Dispenda Harus Kreatif Menagih Pajak Daerah