SUMBER – Pendataan penduduk yang dilakukan banyak instansi membuat potensi penyimpangan anggaran sangat tinggi. Pasalnya, jika banyak dari instansi melakukan pendataan, maka diyakini hasil dari pendataan itu sendiri tidak akan sama di antara satu instansi dengan instansi lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H. Mustofa, SH., hari Rabu (10/12) kemarin menyatakan, semestinya pendataan itu perlu dilakukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah atau OPD saja, yakni bappeda. Sehingga, OPD lainnya tidak perlu melakukan pendataan lagi. Pasalnya, jika tetap melaksanakan pendataan, pihaknya yakin tidak akan sama hasilnya dan malah akan terjadi anggaran pendataan rawan penyimpangan.
Kemudian, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Sumber dalam mengungkap kasus tidak pidana korupsi di masing-masing OPD. Apalagi bila sampai terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran dan pelakunya dihukum. “Memang, kasus pemotongan di Disdik tidak ada yang melaporkan ke lembaga DPRD, jadi kami tidak tahu kalau ada kasus pemotongan. Tapi, kejadian ini harusnya menjadi perhatian semua OPD,” tuturnya.
Terkait program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diduga dilakukan pemotongan dan tidak tepat sasaran, tentunya menjadi keprihatinan tersendiri, karena telah merampas hak mereka yang mestinya mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Sebagai lembaga DPRD kami menghormati hasil investigasi kejaksaan negeri sumber soal pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh dinas pendidikan,” tukasnya.
Mustofa menambahkan, semestinya BSM itu diterima langsung oleh siswa. Sebab, mereka yang berhak menerima. Selain itu, pihaknya juga menyoroti Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), karena sering kali BOS tidak transparan dan penggunaannya diatur sepenuhnya oleh Kepsek. “Harusnya ada transparansi anggaran, biar tidak bermasalah,” tutupnya.
Sumber : radarcirebon.com