SUMBER – Dinas Pendapatan Daerah bakal mengoptimalkan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Objek Khusus. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi adanya penghapusan PBB pemukiman yang sedang digodok Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Kepala Bidang Penggalian dan Pengendalian Pajak pada Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon, Tata Sunarta, belum lama ini menjelaskan, hingga saat ini penghapusan PBB untuk pemukiman selama ini baru sebatas wacana atau isu. Target PBB di tahun 2015 pun masih naik sebesar Rp29,45 miliar. “Itu kan baru wacana di pusat saja, kita masih belum tahu realisasinya seperti apa,” tuturnya.
Menurut Tata, PAD Pemerintah Kabupaten Cirebon akan terancam menurun pendapatannya jika penghapusan PBB diterapkan. Tentunya hal itu tidak hanya akan dialami Pemerintah Kabupaten Cirebon, melainkan Pemerintah Daerah se-Indonesia. “Karena ini kan aturan nasional. Memang disinyalir akan turun, tapi kita akan coba genjot dari sektor lain,” lanjutnya.
Kemudian, salah satu sektor pajak yang akan digenjot adalah PBB Objek Khusus. Artinya, Pajak Bumi Dan Bangunan untuk perusahaan yang besar akan coba lebih dioptimalkan. Dispenda dalam hal ini akan melakukan pengoptimalan penagihan pajak, dan juga Appraisal atau pengkajian ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) para Wajib PBB Objek Khusus. Mengingat, selama ini NJOP yang berlaku terlampau kecil atau sudah tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. “Kita coba kaji ulang NJOP-nya, karena kemungkinan NJOP ini akan naik. Untuk lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah menjadi pusat perdagangan atau lebih strategis, akan kita kaji ulang,” jelasnya.
Tata menambahkan, ketika NJOP sudah meningkat, maka secara otomatis pemasukan Pajak Bumi Bangunan akan meningkat. Karena perhitungan PBB yang harus dibayarkan adalah 0,2 persen dari NJOP. “Di aturan tercantum maksimal perhitungan 0,3 persen. Sehingga bisa saja setelah NJOP kita tingkatkan, persentase yang harus dibayarkan juga kita naikkan menjadi yang paling maksimal 0,3 persen. Dan hal ini mudah-mudahan bisa mendongkrak pendapatan,” tutupnya.