KESAMBI – Sejak tahun 2011 lalu, terdapat 5.350 warga Kota Cirebon yang telah melakukan perekaman data namun masih belum mendapatkan E-KTP. Karena itulah, Disdukcapil Kota Cirebon selalu berupaya menanyakan kartu tanda penduduk elektronik mereka. Sebab, warga membutuhkan untuk berbagai macam aktivitas. Atas berbagai kebijakan baru di bidang administrasi kependudukan khususnya, Disdukcapil tengah gencar melakukan sosialisasi intensif kepada para ketua RT se-Kota Cirebon.
Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil Kota Cirebon, Drs. Anan Suyitno, belum lama ini menerangkan, secara bertahap RT di lima kecamatan mendapatkan informasi baru tentang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jumlah ketua RT yang disosialisasikan mencapai total 800 orang dengan angka pembagi 160 ketua RT per-kecamatan. Menurut Anan, ada perubahan mendasar seperti masa berlaku E-KTP menjadi seumur hidup, termasuk bagi E-KTP yang diterbitkan sebelum UU Nomor 24 tahun 2013 berlaku.
Di samping itu, lanjutnya, pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun tidak membutuhkan penetapan pengadilan, tetapi cukup dengan keputusan kepala Disdukcapil. Penerbitan akta kelahiran, penetapan akta kelahiran tidak lagi berdasarkan asas peristiwa kelahiran terjadi, tetapi sekarang berdasarkan azas domisili. “Ketua RT wajib melaporkan secara berjenjang untuk setiap peristiwa kematian,” terang Anan.
Anan Suyitno menambahkan, jika sebelumnya warga mendatangi Disdukcapil untuk membuat administrasi kependudukan, sekarang berubah menjadi stelsel aktif. Disdukcapil yang mendatangi warga seminggu dua kali. Setiap hari Rabu dan momen Sapa Warga di hari jumat. (ysf)
Sumber : radarcirebon.com