KEJAKSAN – Pemberlakuan satu arah atau One Way Jl. RA. Kartini membuat jalan protokol tersebut lengang termasuk saat jam padat kendaraan. Namun demikian, justru terjadi penumpukkan kendaraan di Jl. Siliwangi depan PGC, termasuk sejumlah jalur alternatif seperti, Jl. Pamitran (samping PGC), Jl. Karanggetas, Jl. KS Tubun dan Jl. Cangkring. Tidak hanya itu, Jl. Slamet Riyadi, Krucuk, Jl. Pilang dan Jl. Wahidin juga ikut terkena dampaknya.
Salah seorang pengendara mobil di Jl. Krucuk, Jayadi, hari Kamis (23/04) kemarin mengatakan, pemberlakuan satu jalur di Jl. Kartini perlu diimbangi dengan penataan ruas jalan di sekitarnya. “Percuma kalau tidak ada penataan. Mau dirubah bagaimanapun Kota Cirebon tetap macet, karena volume kendaraan setiap tahun terus meningkat,” ujarnya.
Karena itulah, dirinya mengusulkan agar pemerintah membangun Fly Over jalur kereta api di Jl. Kartini untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Cirebon, Budi Gunawan menyatakan, sejak awal dirinya sudah menolak adanya One Way di Jl. Kartini. Sebab, kemacetan di Kota Cirebon tidak bisa dihindari seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. “One Way bukan mengurai kemacetan, tapi memindahkan pusat kemacetan ke tempat lain,” ungkapnya.
Kemudian, di Jl. Krucuk, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Pilang dan Jl. Wahidin kini menjadi macet, termasuk yang paling parah kemacetan di depan PGC dan Jl. Karanggetas. “Perempatan Jl. Karanggetas yang didepannya dua toserba itu yang terlihat betul kemacetannya. Apalagi, Jl. Karanggetas sebagai badan jalan termakan parkir,” katanya.
Budi menambahkan, kalau dalam satu bulan uji coba One Way dampaknya terus meluas, para Kadis dan jajaran pejabat Dinas Perhubungan harus bertanggungjawab atas hal tersebut. “Salah satu solusinya yang benar adalah, tutup pintu salah satu mall di Jl. Kartini. Jangan sampai satu arah Jalan Kartini karena ada pesan sponsor pengusaha,” tegasnya.
Sumber : radarcirebon.com
Baca juga :
- Plangon Kecipratan Rp. 200 Milliar
- Akhir Mei, Jalur Tol Cikapali Beroperasi
- Target Output Database Kependudukan Nol